Ratusan anggota GP Ansor ancam geruduk markas Ahok

Ketua Hubungan Antar Lembaga Gerakan Pemuda Ansor, Redim Okto Fudi, mengatakan masih ada pergolakan di barisan organisasinya terkait polemik calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin pascasidang kasus penistaan agama.

"Semalam saya mendapat kabar dari kawan-kawan Ansor dan Banser di Jakarta Selatan, mereka mengancam Senin atau Selasa akan menggeruduk Rumah Lembang," ujar Redim dalam diskusi akhir pekan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Rumah Lembang yang terletak di kawasan Menteng adalah markas pemenangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta. Di lokasi tersebut hampir setiap hari dilaksanakan kegiatan untuk warga yang menyatakan dukungan kepada calon petahana.

Redim menyebutkan, setidaknya untuk wilayah Jakarta Selatan saja ada 700 sampai 800 anggota GP Ansor dan Banser. Hingga kini pun, dia masih menunggu perkembangan apakah jumlah itu akan meningkat karena ada potensi bergabungnya lapisan GP Ansor dan Banser dari berbagai wilayah.

"Makanya ini berat menurut saya, berat juga saya menahannya. Masalahnya, ini persoalan orang tua kita yang disakiti," ungkap Redim. [opinibangsa.com / rnc]

Donald Trump, Faktor Akselerator Jatuhnya Imperium Amerika

Semua gejala yang muncul selama masa pemerintahan Bush, kini semakin nampak jelas dalam bentuk hasil turunannya di era Donald Trump. Kebijakannya yang fasis, merupakan sebuah gejala degradasi dan kemunduran yang menghentak banyak orang jika sebuah negara superpower seperti Amerika bisa jatuh.

Johan Galtung, sosiolog Amerika pernah mengidentifikasi 15 kontradiksi struktural AS paling menonjol melalui metode pendekatan kontradiksi sebagai berikut:

– Kontradiksi ekonomi, seperti: tingkat produksi yang berlebihan yang tidak sebanding dengan permintaan, pengangguran, serta meningkatnya biaya-biaya terkait perubahan iklim;

– Kontradiksi militer, termasuk ketegangan yang semakin meningkat antara AS, NATO, dan negara-negara sekutu lainnya. Ditambah lagi dengan beban ekonomi/finansial yang tidak mampu ditanggung akibat perang;

– Kontradiksi politik, termasuk masalah peran yang tumpang tindih antara AS, PBB, dan negara-negara Uni Eropa;

– Kontradiksi kultural, seperti: ketegangan antar masyarakat Yahudi-Kristen, Islam, dan kelompok minoritas lainnya;

– Dan kontradiksi-kontradiksi sosial lainnya dengan semakin tingginya kesenjangan dan jurang pemisah di antara orang-orang yang datang dalam rangka mewujudkan obsesi dan “Mimpi Amerika”, yaitu keyakinan bahwa setiap orang bisa hidup makmur di Amerika dengan bekerja keras. Namun faktanya, semakin banyak orang yang gagal mewujudkannya mimpi tersebut menjadi nyata.

Di dalam bukunya, Galtung mencoba mengeksplorasi bagaimana ketidakmampuan struktural dalam mengatasi berbagai kontradiksi semacam itu akan menyeret Amerika Serikat kepada situasi bubarnya kekuasaan politik, baik secara global maupun domestik.

BACA JUGA Sejarah AS Berakhir di Era Donald Trump: Sebuah Analisis

Kontradiksi Trump

Trump menegaskan bahwa dia meyakini pasukan AS masih dibutuhkan kehadirannya di Iraq dan Afghanistan, bahkan ia mengusulkan untuk mengirim lebih banyak lagi tentara ke Iraq. Dalam kesempatan lain, Trump mengatakan, “Seharusnya kita sudah bisa mengambil alih minyak yang ada di negara-negara itu”. Anehnya, ia juga mengkritik keras kebijakan-kebijakan militer negaranya.

Terkait isu domestik, Trump pernah berjanji akan mendeportasi 11 juta orang yang dianggap sebagai migran ilegal, membangun tembok pemisah di perbatasan antara AS dan Meksiko, memaksa semua Muslim Amerika untuk mendaftarkan diri ke pemerintah, dan melarang seluruh imigran Muslim masuk ke Amerika Serikat.

Bagi Galtung, sejumlah proposal kebijakan Trump yang inkoheren atau saling kontradiktif merupakan bukti terjadinya kemunduran struktural yang serius di pusat kekuasaan AS.

“Ia (Trump) memperlunak kontradiksi dengan Rusia, mungkin dengan Cina, dan nampaknya juga dengan Korea Utara. Sebaliknya, ia mempertajam kontradiksi di dalam negeri AS, di antaranya yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat minoritas,” kata Galtung.

Di satu sisi, kebijakan Trump terlihat seperti memberikan peluang untuk menghindari potensi konflik dengan kekuatan-kekuatan besar saingannya, seperti Rusia dan Cina. Namun di sisi lain, dengan bodohnya ia masih harus sendirian menghadapi berbagai perang unilateral yang secara sepihak diinisiasi oleh negaranya, dan terus memperparah kontradiksi di dalam negeri dengan kelompok minoritas.

Bagi Galtung, sejumlah proposal kebijakan Trump yang inkoheren atau saling kontradiktif merupakan bukti terjadinya kemunduran struktural yang serius di pusat kekuasaan AS.

Trump menjadi faktor akselerator

Motherboard mengajukan pertanyaan kepada Galtung, apakah dalam prediksinya, Trump akan mempercepat ataukah memperlambat kejatuhan Amerika?

“Bahkan jika kita berikan kepercayaan kepada Trump dan kita berasumsi bahwa ia lebih memilih untuk menyelesaikan konflik-konflik besar dengan perang, terutama terhadap Rusia, maka hal itu masih akan mempercepat kemunduran dari atas, dan dari pusat,” kata dia.

Tentu saja, apa yang ia lakukan sebagai seorang Presiden masih kelihatan. Tetapi apa dan siapa yang sebenarnya sedang runtuh?

“Pengaruh sebuah imperium itu lebih besar daripada dampak kekerasan di seluruh dunia,” kata Galtung.

“Imperium adalah sebuah struktur lintas batas dengan negara imperial yang memerintah berada di satu titik pusat strukturnya, kemudian ada negara-negara lain sebagai klien yang mengelilingi pusat tersebut. Negara-negara klien itu berposisi sebagai pengikut yang memiliki ketergantungan ke pusat. Wujud dari imperialisme adalah menciptakan elit-elit baru di keliling struktur yang bekerja untuk para elit di pusat.”

Dengan kata lain, menciptakan penguasa boneka di negara-negara klien sebagai kepanjangan tangan penguasa imperium.

Negara yang berada di pusat imperial bisa negara diktator, bisa juga negara demokrasi. Maka menurut Galtung, jatuhnya imperium AS terjadi ketika para elit negara-negara pengikut tidak mau lagi berperang untuk Amerika, dan tidak lagi mau dieksploitasi untuk kepentingan elit di pusat.”

Jihad Media, Adakah?

Jika pertanyaannya adalah soal ada atau tidak ada, maka hal itu terlalu mudah untuk dijawab. Sudah menjadi ciri khas manusia, sebagai ahsanu taqwiim yang dikaruniai akal suka mengada-adakan hal-hal baru dalam kehidupannya.

Justru hal itulah yang membuat garis sejarah manusia menjadi menarik untuk disimak. Tidak seperti ayam dan kucing, yang sejak generasi pertama hingga saat ini hidupnya begitu-begitu saja, hanya tentang ngeker-ngeker tanah dan mengejar-ngejar tikus.

“Jihad Media” sebagai sebuah frasa mungkin tidak bisa kita temukan di kitab-kitab matan maupun syarh manapun. Jihad media merupakan bentuk ijtihad dari para pimpinan Al Qaeda dan organisasi-organisasi lain di dunia ini yang menganut ideologi salafi jihadi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bashir Al-Wuhaisyi, pimpinan Al Qaeda Arabic Peninsula (AQAP), bahwa pekerjaan media adalah setengah dari jihad.

Begitupun Samir Khan, seorang penulis andalan AQAP yang berkewarganegaraan Amerika, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Inspire Magazine volume tujuh (majalah online berbahasa Inggris milik AQAP), Samir Khan berkisah bahwa dirinya sejak awal telah meyakini bahwa media jihad sangat penting bagi mujahidin, hanya saja dirinya belum bisa memastikan seberapa penting ini bagi mereka.

Sampai suatu saat seorang temannya di AQAP menjelaskan kepadanya dengan penuh keyakinan, “Sebuah produk media yang penuh kekuatan itu sama seperti sebuah operasi serangan kepada Amerika.”

Hal ini mengingatkan kita pada ungkapan seorang Sayyid Qutb yang melegenda, “Peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi tulisan bisa menembus jutaan kepala.”

Selain soal urgensi, tentu ada nash-nash syar’i yang melandasi klaim bahwa segala aktivitas seseorang/sekelompok orang dalam bidang media (baik media cetak, elektronik, maupun sosial) bisa dikategorikan sebagai jihad.

Abu Yahya Al Libi, seorang petinggi Al Qaeda yang meninggal setelah terkena serangan drone CIA di Pakistan pada tahun 2012, dalam sebuah pesan terakhirnya beliau mengutip surat Al Anfal ayat 65 sebagai landasan dalam jihad media.

“Wahai para Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang” (Al-Anfal : 65)

Imam As Sa’di mengungkapkan bahwa “kobarkanlah semangat” ini mencakup segala perkara yang mengarah kepada memotivasi orang beriman untuk berjihad dan menguatkan jiwa mereka. Di antaranya dengan menyebarkan kelemahan musuh dan kekacauan dalam barisan mereka.

Juga mengabarkan keindahan apa saja yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang berjihad, juga ancaman dan hukuman terhadap mereka yang meninggalkan jihad. Yang demikian ini, dan sejenisnya adalah bentuk “kobarkanlah semangat” untuk berperang.

Dari ayat yang disampaikan Al Libi serta penjelasan Imam As Sa’di tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jihad media merupakan bentuk “kobarkanlah semangat” di era kekinian. Sebuah era di mana media tak lagi menjadi sekedar penyampai informasi semata, namun media telah menjelma menjadi ideological state apparatus, meminjam bahasa Louis Althusser seorang filsuf Neo Marxis asal Prancis, di mana media menjadi alat untuk menjaga kepentingan dan stabilitas rezim yang berkuasa.

Hingga akhirnya media-media tersebut menjadi identik dengan pembentukan opini, framing issue, serta peluncuran propaganda semata. Sehingga prinsip-prinsip ideal yang semestinya dipegang erat-erat oleh sebuah media seperti impartial, cover both sides, serta independent tak lagi dipakai.

Di tengah kegilaan tersebut lah, jihad media terlahir dan hadir sebagai antitesis. Di mana para mujahid media (harus) senantiasa bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengeluarkan produk-produk medianya. Sebuah produk media yang senantiasa memperhatikan interest (kepentingan) umat Islam serta berperan sebagai pressure (penekanan) terhadap segala bentuk kedholiman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip independensi dan keberimbangan.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

Hardik KH Ma’ruf, Said Aqil: Warga NU Tak Pilih Ahok

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku calon gubernur DKI Jakarta akan mengalami kerugian besar, akibat menghardik Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, yang juga Rais Aam PBNU.

“Nanti yang rugi Ahok sendiri. Masyarakat NU yang di DKI tak akan memilih dia,” tegas Kiai Said di Jakarta, Kamis (2/2) kemarin.

Kiai Said memastikan bahwa tindakan Ahok dan kuasa hukumnya terhadap KH Ma’aruf Amin di persidangan kasus penodaan agama akan membuat warga NU menarik dukungannnya untuk calon gubernur nomor urut dua tersebut.

Ahok, kata dia, telah membuat kesalahan fatal karena menghardik KH Ma’aruf yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Ahok itu. Tindakan Ahok dan kuasa hukumnya itu tentu memantik kemarahan dari warga Nahdliyin.

“Semua warga NU tersinggung, malah ada yang emosi.”

Laporan: M Zhacky Kusumo

GP Ansor Menilai Intimidasi Ahok ke Ma'ruf Amin Sudah Direncanakan

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga GP Ansor, Redim Okto Fudin menegaskan, kegaduhan yang saat ini terjadi karena ulah terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya sudah direncanakan sebelumnya.

“Ini by design untuk menyudutkan KH. Ma'ruf,” kata Redim saat diskusi bertajuk 'Ngeri-Ngeri Sadap' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017)

Ia melanjutkan, warga Nahdlatul Ulama (NU) marah dan kecewa kepada Ahok bila tidak menyinggung Rais A'am PBNU KH Ma'ruf Amin soal pernyataannya yang dibilang bohong.

"Apa yang dilakukan penasehat hukum dan Ahok adalah sebuah intimidasi yang tidak patut. Semua pada menghormati beliau, karena beliau adalah tokoh," katanya.

Sebelumnya, Ahok menuduh Maruf Amin tak netral dalam memberikan kesaksian. Hal itu nampak dari diterimanya pasangan Agus-Sylvi saat menemui Maruf Amin.

“Saya juga keberatan tapi itu hak Saudara Saksi, setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas untuk menutupi riwayat hidup pernah jadi Wantimpres Pak SBY. Dan tanggal 6 pukul 10.16, disampaikan pengacara saya, ada bukti telepon untuk minta pertemukan. Artinya Saudara Saksi tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif lagi. Ini sudah mengarah mendukung pasangan calon omor 1. Ini jelas 7 Oktober. Saudara saksi saya terima kasih ngotot depan hakim saudara saksi tidak berbohong tapi meralat ini. Banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum Saudara Saksi, untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data yang sangat lengkap,” kata Ahok dalam persidangan, Selasa (31/1/2017)

“Termasuk dianggap kuorum saya keberatan. Tidak bisa kuorum dalam organisasi orangnya harus cukup. Kita semua mengerti apa paripurna apa itu kuorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar dan semua petunjuk,” ucapnya.

“Saya juga keberatan karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak kuorum, dianggap kuorum mewakili. Semua kumpul WA group rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menzalimi hak saya,” katanya.

“Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, anda lawan adalah Tuhan Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu,”ucapnya. (icl)

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com

Pendataan Kiai oleh Polisi Timbulkan Keresahan

 JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap Polda Jatim yang mendata Kiai di Jawa Timur, khususnya Jombang. Menurutnya, sikap polisi tersebut membuat resah kiai-kiai di Jombang.

"Karena kyai di Jombang resah, dan mereka diingatkan kaya jaman PKI. Kalau ulama di Jombang saja resah, bisa dibayangkan tempat lainnya," kata Hidayat, saat dihubungi, Sabtu (4/2).

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada klarifikasi secara terbuka dan jujur dari Polri, untuk apa dilakukan pendataan, karena hal tersebut menimbulkan keresahan. Klarifikasi juga agar langkah polisi itu tidak menimbulkan kontroversi dan ditunggangi pihak ketiga yang ingin memecah belah, mengadu domba, dan menimbulkan kecurigaan ulama dengan Polri. 

"Saya kira segera Kapolri memberi klarifikasi yang jujur dan terbuka. Kalau tidak ada perlunya, untuk apa pendataan ini?" ujar dia.

Hidayat menjelaskan, pendataan dilakukan oleh Kemendagri jika terkait kependudukan, sementara soal -soal agama, termasuk pesantren, menjadi ranah dari Kemenag. Ia menyatakan, para kiai jangan dikriminalisasi dan diskriminasi. Apalagi, sebelumnya seorang terdakwa berani mempermalukan Rais aam NU dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. 

"Jadi tanda tanya besar untuk apa pendataan kiai. Para kiai tidak perlu didata, kiai sudah jelas sejarah dan kiprahnya di Indonesia amat berjasa bagi Indonesia, dan Indonesia belum cukup membalas jasa," ujarnya. 

Awas! KTP Siluman Mulai Beredar di Jakarta

Aura panas Pilkada Jakarta menyita perhatian sebagian besar rakyat nusantara. Berita di media tidak henti-hentinya memuat kabar terbaru pilkada yang akan digelar bulan ini.

Isu terkini yang mencuat adalah maraknya beredar KTP siluman. Sayangnya, belum ada penjelasan dari pihak terkait mengenai hal tersebut.


Ini adalah salah satu KTP warga Jakarta yang tidak jelas alias siluman. Foto KTP siluman ini bredar luas di jejaring media sosial, dan disebut-sebut sebagai modus khusus menyambut pemilihan Gubernur DKI Jakarta pertengan Februari ini. Belum ada penjelasan dari pihak terkait soal KTP siluman Jakarta.

Bisa dilihat dari gambar tersebut, meski foto wajahnya sama, tapi nama serta data-data di KTP berbeda.

MARI SIMAK KONFERENSI PERS SBY

Ijin melaporkan. Pada Rabu 1 Februari 2017 pkl. 16.30 s.d. 16.55 WIB di Wisma Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung konferensi pers Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) mengenai perkembangan politik aktual. Hadir dalam konferensi pers antara lain Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Hinca Panjaitan (Sekjen Partai Demokrat). Acara juga dihadiri oleh sekitar 40 wartawan media massa.

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan antara lain :
Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan, merespon apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok, yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya pada persidaangan tersebut. Oleh karena ituah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.
Namun sebelumnya ada dua hal, pertama teman-teman sebetulnya mengingatkan Pak SBY sebaiknya tidak bicara daripada nanti di gempur lagi. Jawaban saya, dengan diam saya juga digempur. Kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam kasus Pak Ahok.
Kedua, pasti wartawan mengira saya akan marah, tidak lah. Kalau dulu saya marah karena partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi saya juga dituduh mendanai aksi damai tersebut. SBY juga dituduh menjadi dalam aksi makar. Tentu kalau dituduh atau difitnah seperti itu, saya harus menyampaikan bahwa semua itu tidak benar.
Sebenarnya saya ingin bisa bertemu pak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya akan bicara secara blak-blakan. Siapa yang menuduh saya mendanai, menunggangi, urusan pemboman dan urusan makar. Saya ingin klarifikasi secara baik, supaya tidak menyimpan praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau bercuriga.
Saya diberi tahu, Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya Cuma dilarang oleh dua tiga orang disekeliling beliau. Hebat juga ada orang yang bisa melarang beliau bertemu dengan saya. Saya kira bagus kalau kami berdua bisa saling komunikasi untuk menghindari rasa kecurigaan.
Saya kira semua mengikuti, kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman, atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH. Maruf Amin. Spekulasinya langsung macam-macam. Kalau betul percakapan saya dengan KH. Maruf Amin atau siapapun dilakukan tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal atau spying. Dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk.
Political spying itu kejahatan yang serius, dinegara manapun juga. Oleh karena itu saya pada kesempatan itu ingin mencari dan mendapatkan keadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, belum lama kurang lebih satu bulan lalu, sahabat saya tidak berani terima telepon dari saya, karena diingatkan oleh orang dekat istana, hati-hati nanti disadap.
Salah saya apa? Mantan Presiden diamankan oleh Paspampres. Yang diamankan adalah orangnya. Kalau betul-betul disadap, maka segala macam pembicaraan, strategi, akan diketahui oleh siapapun, dan mereka akan mendapatkan manfaat politik tentang seluk beluk strategi dari lawan politiknya.

Dalam Pilkada, penyadapan seperti ini dapat membuat calon menjadi kalah, karena pasti diketahui strateginya. Kita punya UU tentang ITE. Disitu dilarang siapapun melakukan penyadapan secara ilegal, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah.
Konstitusi kita sama dengan negara lain, melarang penyadapan ilegal. oleh karena itu saya memohon, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, saya berharap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE. Saya hanya mohon itu, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan. Dan mulai saat ini saya akan memantau proses hukumnya, karena ini bukan delik aduan. Persamaan hukum adalah hak konstitusional rakyat.
Melalui kesempatan ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan saya yang katanya dimiliki oleh tim kuasa hukum Pak Ahok, saya juga bisa mendapatkan, karena saya khawatir percakapannya bisa ditambah atau dikurangi, yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa.
Kalau yang yang menyadap ilegal adalah tim pengacaranya Pak Ahok atau pihak lain, saya minta diusut, siapa yang menyadap itu. Ada lembaga Polri, BIN dan juga Bais TNI, itulah institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya, penyadapan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan UU. Tetapi kalau misalnya yang menyadap bukan Pak Ahok, tetapi lembaga lain itu, maka hukum harus ditegakkan.
Harus diketahui siapa yang menyadap, Supaya jelas, karena yang kita cari adalah kebenaran. Kalau saya yang dikawal paspampres saja bisa disadap, bagaimana dengan rakyat yang lain, politisi yang lain?
Saya ingin bicara fakta, tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara AHY dan Sylvi dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan, Agus dan Sylvi dijadwalkan bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah yang temanya adalah mohon doa restu agar perjalanannya dalam Pilkada DKI Jakarta berhasil. Sebelum bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah, Saya berpesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Sekarang ini saya adalah satu dari tiga orang yang disebut wise person.
Mereka Pengurus NU itu mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, nanti dikira dalam bayang-bayang ayahnya, dan itu tidak baik. Tidak ada kaitannya dengan kasusnya Pak Ahok, tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas mengeluarkan fatwa. Kalau dibangun opini, gara-gara percakapan saya dengan KH Maruf Amin, atau gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir atas tekanan dari SBY atau bukan? Tanyakan saja langsung.
Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang transkrip atau apapun, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah kejahatan ilegal. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di KH. Maruf Amin, atau di pihak Pak Ahok, tetapi bola ada di tangan Polri dan para penegak hukum lain. Dan Kalau penyadapan dilakukan oleh institusi negara, bola ada di tangan oleh Pak Jokowi.
Saay harap teman-teman para pendukung bisa bersabar dan menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Daripada main di media sosial, saling mengeluarkan hoax, ada media televisi, koran dan radio. Jangan sampai kita berkomunikasi, tetapi kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Supaya jangan sampai kita saling memfitnah dan saling menjatuhkan.

Pkl. 16.55 WIB konferensi pers selesai. Situasi kondusif. Dump.

Kepala Pejaten alias BG/Budi Gunawan barusan ngamuk2 hahahaha.

Kepala Pejaten alias BG/Budi Gunawan barusan ngamuk2 hahahaha.

BG marah luar biasa atas keTOLOLan Ahok buka punya bukti telepon MA dan SBY. KeTOLOLan Ahok dan kuasa hukumnya yang mengatakan memiliki bukti telepon MA dan SBY membuat BG ketar ketir.

Dari siapa Ahok dan kuasa hukumnya Pede memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY ke kyai Ma'ruf Amin kecuali dari Intelejen. Ahok dan kuasa hukumnya lupa, statementnya mengenai adanya telepon antara SBY dan MA memberi bukti keterlibatan intelejen di suksesi mereka.

Sumber kami mengatakan, BG ketar ketir karena menyeret nama SBY ke Medan pertempuran akan menyeret kekuatan intelejen lama, #salingbongkar.

Awalnya peta pertempuran cukup di wilayah kepolisian tanpa perlu kelihatan keterlibatan intelejen didalam mendukung suksesi Ahok. Dengan statemen adanya telepon SBY ke MA, berarti Ahok dan tim kuasa hukumnya melakukan penyadapan ilegal.

Melanggar privasi seseorang ditambah lagi, orang tersebut adalah mantan RI 1. Kecuali nanti mereka akan mencoba berkilah dan ngeles bahwa itu didapat dari sumber rahasia yg tdk bisa diungkap ke publik, Siapa?

Masyarakat pasti mengarahkan kepada BG ditambah memori "skandal sate" pada pilpres 2014. Itu blunder yang akhirnya harus kita sebar massive ke masyarakat bahwa ternyata BIN telah Memihak pada Pilgub DKI 2017.

Pejaten di manfaatkan oleh BG demi kepentingan politiknya, untuk penyelamatan dan suksesi Ahok. Pejaten terlibat didalam penyelamatan Ahok, dengan membantu memberikan data data intelejen termasuk telepon SBY ke Kyai Ma'ruf Amin.

Jadi pantas beberapa jam lalu, BG mengatakan TOLOL kepada Ahok dan tim kuasa hukumnya. Ketika BG sedang fokus menggunakan 'orang kesayangannya' Anton Charliyan untuk mengkriminalisasi HRS, tiba tiba Ahok dan tim kuasa hukumnya blunder, dengan menempatkan seolah pihak intelejen berada dipihak mereka, #TOLOL

Skandal sate milik BG untuk memenangkan Petruk Watuk, seperti diulangi lagi kepada Ahok, ingat ya penjahatnya masih sama!!! Bodoh atau memang tolol? Kok jadi penjahat ngga bisa lebih kreatif dikit, pake modus yg sama, atau memang rakyatnya saja yg suka mudah lupa?

Tapi yang pasti dengan keceplosan Ahok dan tim kuasa hukumnya tentang telepon SBY ke Kyai Ma'ruf Amin memberi bukti bahwa PEJATEN TIDAK NETRAL.

Kalau pejaten nya saja tidak netral, yakin urusan kecurangan bakal terungkap? Karena KITA adalah CURANG.

Inget ya...skenarionya pada putaran pertama Ahok akan memperoleh 38-39% suara. Kalo yang lolos ke putaran kedua AHY maka Silvy akan berurusan sama KPK, sedangkan jika yang lolos Anis maka Sandiaga Uno yang akan berurusan dengan KPK.

Yang lebih ngeri Ahok dan tim pengacaranya mau laporin Kyai Ma'ruf Amin. hehehe

Selamat datang para mantan...Apa kabar sobat...Inilah NKRI mu.
NKRI diam karam maju jadi abu semua demi apa dan demi siapa???

copas akun fb