Ratusan anggota GP Ansor ancam geruduk markas Ahok

Ketua Hubungan Antar Lembaga Gerakan Pemuda Ansor, Redim Okto Fudi, mengatakan masih ada pergolakan di barisan organisasinya terkait polemik calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin pascasidang kasus penistaan agama.

"Semalam saya mendapat kabar dari kawan-kawan Ansor dan Banser di Jakarta Selatan, mereka mengancam Senin atau Selasa akan menggeruduk Rumah Lembang," ujar Redim dalam diskusi akhir pekan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Rumah Lembang yang terletak di kawasan Menteng adalah markas pemenangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta. Di lokasi tersebut hampir setiap hari dilaksanakan kegiatan untuk warga yang menyatakan dukungan kepada calon petahana.

Redim menyebutkan, setidaknya untuk wilayah Jakarta Selatan saja ada 700 sampai 800 anggota GP Ansor dan Banser. Hingga kini pun, dia masih menunggu perkembangan apakah jumlah itu akan meningkat karena ada potensi bergabungnya lapisan GP Ansor dan Banser dari berbagai wilayah.

"Makanya ini berat menurut saya, berat juga saya menahannya. Masalahnya, ini persoalan orang tua kita yang disakiti," ungkap Redim. [opinibangsa.com / rnc]

Donald Trump, Faktor Akselerator Jatuhnya Imperium Amerika

Semua gejala yang muncul selama masa pemerintahan Bush, kini semakin nampak jelas dalam bentuk hasil turunannya di era Donald Trump. Kebijakannya yang fasis, merupakan sebuah gejala degradasi dan kemunduran yang menghentak banyak orang jika sebuah negara superpower seperti Amerika bisa jatuh.

Johan Galtung, sosiolog Amerika pernah mengidentifikasi 15 kontradiksi struktural AS paling menonjol melalui metode pendekatan kontradiksi sebagai berikut:

– Kontradiksi ekonomi, seperti: tingkat produksi yang berlebihan yang tidak sebanding dengan permintaan, pengangguran, serta meningkatnya biaya-biaya terkait perubahan iklim;

– Kontradiksi militer, termasuk ketegangan yang semakin meningkat antara AS, NATO, dan negara-negara sekutu lainnya. Ditambah lagi dengan beban ekonomi/finansial yang tidak mampu ditanggung akibat perang;

– Kontradiksi politik, termasuk masalah peran yang tumpang tindih antara AS, PBB, dan negara-negara Uni Eropa;

– Kontradiksi kultural, seperti: ketegangan antar masyarakat Yahudi-Kristen, Islam, dan kelompok minoritas lainnya;

– Dan kontradiksi-kontradiksi sosial lainnya dengan semakin tingginya kesenjangan dan jurang pemisah di antara orang-orang yang datang dalam rangka mewujudkan obsesi dan “Mimpi Amerika”, yaitu keyakinan bahwa setiap orang bisa hidup makmur di Amerika dengan bekerja keras. Namun faktanya, semakin banyak orang yang gagal mewujudkannya mimpi tersebut menjadi nyata.

Di dalam bukunya, Galtung mencoba mengeksplorasi bagaimana ketidakmampuan struktural dalam mengatasi berbagai kontradiksi semacam itu akan menyeret Amerika Serikat kepada situasi bubarnya kekuasaan politik, baik secara global maupun domestik.

BACA JUGA Sejarah AS Berakhir di Era Donald Trump: Sebuah Analisis

Kontradiksi Trump

Trump menegaskan bahwa dia meyakini pasukan AS masih dibutuhkan kehadirannya di Iraq dan Afghanistan, bahkan ia mengusulkan untuk mengirim lebih banyak lagi tentara ke Iraq. Dalam kesempatan lain, Trump mengatakan, “Seharusnya kita sudah bisa mengambil alih minyak yang ada di negara-negara itu”. Anehnya, ia juga mengkritik keras kebijakan-kebijakan militer negaranya.

Terkait isu domestik, Trump pernah berjanji akan mendeportasi 11 juta orang yang dianggap sebagai migran ilegal, membangun tembok pemisah di perbatasan antara AS dan Meksiko, memaksa semua Muslim Amerika untuk mendaftarkan diri ke pemerintah, dan melarang seluruh imigran Muslim masuk ke Amerika Serikat.

Bagi Galtung, sejumlah proposal kebijakan Trump yang inkoheren atau saling kontradiktif merupakan bukti terjadinya kemunduran struktural yang serius di pusat kekuasaan AS.

“Ia (Trump) memperlunak kontradiksi dengan Rusia, mungkin dengan Cina, dan nampaknya juga dengan Korea Utara. Sebaliknya, ia mempertajam kontradiksi di dalam negeri AS, di antaranya yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat minoritas,” kata Galtung.

Di satu sisi, kebijakan Trump terlihat seperti memberikan peluang untuk menghindari potensi konflik dengan kekuatan-kekuatan besar saingannya, seperti Rusia dan Cina. Namun di sisi lain, dengan bodohnya ia masih harus sendirian menghadapi berbagai perang unilateral yang secara sepihak diinisiasi oleh negaranya, dan terus memperparah kontradiksi di dalam negeri dengan kelompok minoritas.

Bagi Galtung, sejumlah proposal kebijakan Trump yang inkoheren atau saling kontradiktif merupakan bukti terjadinya kemunduran struktural yang serius di pusat kekuasaan AS.

Trump menjadi faktor akselerator

Motherboard mengajukan pertanyaan kepada Galtung, apakah dalam prediksinya, Trump akan mempercepat ataukah memperlambat kejatuhan Amerika?

“Bahkan jika kita berikan kepercayaan kepada Trump dan kita berasumsi bahwa ia lebih memilih untuk menyelesaikan konflik-konflik besar dengan perang, terutama terhadap Rusia, maka hal itu masih akan mempercepat kemunduran dari atas, dan dari pusat,” kata dia.

Tentu saja, apa yang ia lakukan sebagai seorang Presiden masih kelihatan. Tetapi apa dan siapa yang sebenarnya sedang runtuh?

“Pengaruh sebuah imperium itu lebih besar daripada dampak kekerasan di seluruh dunia,” kata Galtung.

“Imperium adalah sebuah struktur lintas batas dengan negara imperial yang memerintah berada di satu titik pusat strukturnya, kemudian ada negara-negara lain sebagai klien yang mengelilingi pusat tersebut. Negara-negara klien itu berposisi sebagai pengikut yang memiliki ketergantungan ke pusat. Wujud dari imperialisme adalah menciptakan elit-elit baru di keliling struktur yang bekerja untuk para elit di pusat.”

Dengan kata lain, menciptakan penguasa boneka di negara-negara klien sebagai kepanjangan tangan penguasa imperium.

Negara yang berada di pusat imperial bisa negara diktator, bisa juga negara demokrasi. Maka menurut Galtung, jatuhnya imperium AS terjadi ketika para elit negara-negara pengikut tidak mau lagi berperang untuk Amerika, dan tidak lagi mau dieksploitasi untuk kepentingan elit di pusat.”

Jihad Media, Adakah?

Jika pertanyaannya adalah soal ada atau tidak ada, maka hal itu terlalu mudah untuk dijawab. Sudah menjadi ciri khas manusia, sebagai ahsanu taqwiim yang dikaruniai akal suka mengada-adakan hal-hal baru dalam kehidupannya.

Justru hal itulah yang membuat garis sejarah manusia menjadi menarik untuk disimak. Tidak seperti ayam dan kucing, yang sejak generasi pertama hingga saat ini hidupnya begitu-begitu saja, hanya tentang ngeker-ngeker tanah dan mengejar-ngejar tikus.

“Jihad Media” sebagai sebuah frasa mungkin tidak bisa kita temukan di kitab-kitab matan maupun syarh manapun. Jihad media merupakan bentuk ijtihad dari para pimpinan Al Qaeda dan organisasi-organisasi lain di dunia ini yang menganut ideologi salafi jihadi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bashir Al-Wuhaisyi, pimpinan Al Qaeda Arabic Peninsula (AQAP), bahwa pekerjaan media adalah setengah dari jihad.

Begitupun Samir Khan, seorang penulis andalan AQAP yang berkewarganegaraan Amerika, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Inspire Magazine volume tujuh (majalah online berbahasa Inggris milik AQAP), Samir Khan berkisah bahwa dirinya sejak awal telah meyakini bahwa media jihad sangat penting bagi mujahidin, hanya saja dirinya belum bisa memastikan seberapa penting ini bagi mereka.

Sampai suatu saat seorang temannya di AQAP menjelaskan kepadanya dengan penuh keyakinan, “Sebuah produk media yang penuh kekuatan itu sama seperti sebuah operasi serangan kepada Amerika.”

Hal ini mengingatkan kita pada ungkapan seorang Sayyid Qutb yang melegenda, “Peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi tulisan bisa menembus jutaan kepala.”

Selain soal urgensi, tentu ada nash-nash syar’i yang melandasi klaim bahwa segala aktivitas seseorang/sekelompok orang dalam bidang media (baik media cetak, elektronik, maupun sosial) bisa dikategorikan sebagai jihad.

Abu Yahya Al Libi, seorang petinggi Al Qaeda yang meninggal setelah terkena serangan drone CIA di Pakistan pada tahun 2012, dalam sebuah pesan terakhirnya beliau mengutip surat Al Anfal ayat 65 sebagai landasan dalam jihad media.

“Wahai para Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang” (Al-Anfal : 65)

Imam As Sa’di mengungkapkan bahwa “kobarkanlah semangat” ini mencakup segala perkara yang mengarah kepada memotivasi orang beriman untuk berjihad dan menguatkan jiwa mereka. Di antaranya dengan menyebarkan kelemahan musuh dan kekacauan dalam barisan mereka.

Juga mengabarkan keindahan apa saja yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang berjihad, juga ancaman dan hukuman terhadap mereka yang meninggalkan jihad. Yang demikian ini, dan sejenisnya adalah bentuk “kobarkanlah semangat” untuk berperang.

Dari ayat yang disampaikan Al Libi serta penjelasan Imam As Sa’di tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jihad media merupakan bentuk “kobarkanlah semangat” di era kekinian. Sebuah era di mana media tak lagi menjadi sekedar penyampai informasi semata, namun media telah menjelma menjadi ideological state apparatus, meminjam bahasa Louis Althusser seorang filsuf Neo Marxis asal Prancis, di mana media menjadi alat untuk menjaga kepentingan dan stabilitas rezim yang berkuasa.

Hingga akhirnya media-media tersebut menjadi identik dengan pembentukan opini, framing issue, serta peluncuran propaganda semata. Sehingga prinsip-prinsip ideal yang semestinya dipegang erat-erat oleh sebuah media seperti impartial, cover both sides, serta independent tak lagi dipakai.

Di tengah kegilaan tersebut lah, jihad media terlahir dan hadir sebagai antitesis. Di mana para mujahid media (harus) senantiasa bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengeluarkan produk-produk medianya. Sebuah produk media yang senantiasa memperhatikan interest (kepentingan) umat Islam serta berperan sebagai pressure (penekanan) terhadap segala bentuk kedholiman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip independensi dan keberimbangan.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

Hardik KH Ma’ruf, Said Aqil: Warga NU Tak Pilih Ahok

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku calon gubernur DKI Jakarta akan mengalami kerugian besar, akibat menghardik Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, yang juga Rais Aam PBNU.

“Nanti yang rugi Ahok sendiri. Masyarakat NU yang di DKI tak akan memilih dia,” tegas Kiai Said di Jakarta, Kamis (2/2) kemarin.

Kiai Said memastikan bahwa tindakan Ahok dan kuasa hukumnya terhadap KH Ma’aruf Amin di persidangan kasus penodaan agama akan membuat warga NU menarik dukungannnya untuk calon gubernur nomor urut dua tersebut.

Ahok, kata dia, telah membuat kesalahan fatal karena menghardik KH Ma’aruf yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Ahok itu. Tindakan Ahok dan kuasa hukumnya itu tentu memantik kemarahan dari warga Nahdliyin.

“Semua warga NU tersinggung, malah ada yang emosi.”

Laporan: M Zhacky Kusumo

GP Ansor Menilai Intimidasi Ahok ke Ma'ruf Amin Sudah Direncanakan

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga GP Ansor, Redim Okto Fudin menegaskan, kegaduhan yang saat ini terjadi karena ulah terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya sudah direncanakan sebelumnya.

“Ini by design untuk menyudutkan KH. Ma'ruf,” kata Redim saat diskusi bertajuk 'Ngeri-Ngeri Sadap' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017)

Ia melanjutkan, warga Nahdlatul Ulama (NU) marah dan kecewa kepada Ahok bila tidak menyinggung Rais A'am PBNU KH Ma'ruf Amin soal pernyataannya yang dibilang bohong.

"Apa yang dilakukan penasehat hukum dan Ahok adalah sebuah intimidasi yang tidak patut. Semua pada menghormati beliau, karena beliau adalah tokoh," katanya.

Sebelumnya, Ahok menuduh Maruf Amin tak netral dalam memberikan kesaksian. Hal itu nampak dari diterimanya pasangan Agus-Sylvi saat menemui Maruf Amin.

“Saya juga keberatan tapi itu hak Saudara Saksi, setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas untuk menutupi riwayat hidup pernah jadi Wantimpres Pak SBY. Dan tanggal 6 pukul 10.16, disampaikan pengacara saya, ada bukti telepon untuk minta pertemukan. Artinya Saudara Saksi tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif lagi. Ini sudah mengarah mendukung pasangan calon omor 1. Ini jelas 7 Oktober. Saudara saksi saya terima kasih ngotot depan hakim saudara saksi tidak berbohong tapi meralat ini. Banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum Saudara Saksi, untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data yang sangat lengkap,” kata Ahok dalam persidangan, Selasa (31/1/2017)

“Termasuk dianggap kuorum saya keberatan. Tidak bisa kuorum dalam organisasi orangnya harus cukup. Kita semua mengerti apa paripurna apa itu kuorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar dan semua petunjuk,” ucapnya.

“Saya juga keberatan karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak kuorum, dianggap kuorum mewakili. Semua kumpul WA group rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menzalimi hak saya,” katanya.

“Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, anda lawan adalah Tuhan Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu,”ucapnya. (icl)

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com

Pendataan Kiai oleh Polisi Timbulkan Keresahan

 JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap Polda Jatim yang mendata Kiai di Jawa Timur, khususnya Jombang. Menurutnya, sikap polisi tersebut membuat resah kiai-kiai di Jombang.

"Karena kyai di Jombang resah, dan mereka diingatkan kaya jaman PKI. Kalau ulama di Jombang saja resah, bisa dibayangkan tempat lainnya," kata Hidayat, saat dihubungi, Sabtu (4/2).

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada klarifikasi secara terbuka dan jujur dari Polri, untuk apa dilakukan pendataan, karena hal tersebut menimbulkan keresahan. Klarifikasi juga agar langkah polisi itu tidak menimbulkan kontroversi dan ditunggangi pihak ketiga yang ingin memecah belah, mengadu domba, dan menimbulkan kecurigaan ulama dengan Polri. 

"Saya kira segera Kapolri memberi klarifikasi yang jujur dan terbuka. Kalau tidak ada perlunya, untuk apa pendataan ini?" ujar dia.

Hidayat menjelaskan, pendataan dilakukan oleh Kemendagri jika terkait kependudukan, sementara soal -soal agama, termasuk pesantren, menjadi ranah dari Kemenag. Ia menyatakan, para kiai jangan dikriminalisasi dan diskriminasi. Apalagi, sebelumnya seorang terdakwa berani mempermalukan Rais aam NU dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. 

"Jadi tanda tanya besar untuk apa pendataan kiai. Para kiai tidak perlu didata, kiai sudah jelas sejarah dan kiprahnya di Indonesia amat berjasa bagi Indonesia, dan Indonesia belum cukup membalas jasa," ujarnya. 

Awas! KTP Siluman Mulai Beredar di Jakarta

Aura panas Pilkada Jakarta menyita perhatian sebagian besar rakyat nusantara. Berita di media tidak henti-hentinya memuat kabar terbaru pilkada yang akan digelar bulan ini.

Isu terkini yang mencuat adalah maraknya beredar KTP siluman. Sayangnya, belum ada penjelasan dari pihak terkait mengenai hal tersebut.


Ini adalah salah satu KTP warga Jakarta yang tidak jelas alias siluman. Foto KTP siluman ini bredar luas di jejaring media sosial, dan disebut-sebut sebagai modus khusus menyambut pemilihan Gubernur DKI Jakarta pertengan Februari ini. Belum ada penjelasan dari pihak terkait soal KTP siluman Jakarta.

Bisa dilihat dari gambar tersebut, meski foto wajahnya sama, tapi nama serta data-data di KTP berbeda.

MARI SIMAK KONFERENSI PERS SBY

Ijin melaporkan. Pada Rabu 1 Februari 2017 pkl. 16.30 s.d. 16.55 WIB di Wisma Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung konferensi pers Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) mengenai perkembangan politik aktual. Hadir dalam konferensi pers antara lain Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Hinca Panjaitan (Sekjen Partai Demokrat). Acara juga dihadiri oleh sekitar 40 wartawan media massa.

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan antara lain :
Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan, merespon apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok, yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya pada persidaangan tersebut. Oleh karena ituah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.
Namun sebelumnya ada dua hal, pertama teman-teman sebetulnya mengingatkan Pak SBY sebaiknya tidak bicara daripada nanti di gempur lagi. Jawaban saya, dengan diam saya juga digempur. Kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam kasus Pak Ahok.
Kedua, pasti wartawan mengira saya akan marah, tidak lah. Kalau dulu saya marah karena partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi saya juga dituduh mendanai aksi damai tersebut. SBY juga dituduh menjadi dalam aksi makar. Tentu kalau dituduh atau difitnah seperti itu, saya harus menyampaikan bahwa semua itu tidak benar.
Sebenarnya saya ingin bisa bertemu pak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya akan bicara secara blak-blakan. Siapa yang menuduh saya mendanai, menunggangi, urusan pemboman dan urusan makar. Saya ingin klarifikasi secara baik, supaya tidak menyimpan praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau bercuriga.
Saya diberi tahu, Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya Cuma dilarang oleh dua tiga orang disekeliling beliau. Hebat juga ada orang yang bisa melarang beliau bertemu dengan saya. Saya kira bagus kalau kami berdua bisa saling komunikasi untuk menghindari rasa kecurigaan.
Saya kira semua mengikuti, kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman, atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH. Maruf Amin. Spekulasinya langsung macam-macam. Kalau betul percakapan saya dengan KH. Maruf Amin atau siapapun dilakukan tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal atau spying. Dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk.
Political spying itu kejahatan yang serius, dinegara manapun juga. Oleh karena itu saya pada kesempatan itu ingin mencari dan mendapatkan keadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, belum lama kurang lebih satu bulan lalu, sahabat saya tidak berani terima telepon dari saya, karena diingatkan oleh orang dekat istana, hati-hati nanti disadap.
Salah saya apa? Mantan Presiden diamankan oleh Paspampres. Yang diamankan adalah orangnya. Kalau betul-betul disadap, maka segala macam pembicaraan, strategi, akan diketahui oleh siapapun, dan mereka akan mendapatkan manfaat politik tentang seluk beluk strategi dari lawan politiknya.

Dalam Pilkada, penyadapan seperti ini dapat membuat calon menjadi kalah, karena pasti diketahui strateginya. Kita punya UU tentang ITE. Disitu dilarang siapapun melakukan penyadapan secara ilegal, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah.
Konstitusi kita sama dengan negara lain, melarang penyadapan ilegal. oleh karena itu saya memohon, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, saya berharap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE. Saya hanya mohon itu, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan. Dan mulai saat ini saya akan memantau proses hukumnya, karena ini bukan delik aduan. Persamaan hukum adalah hak konstitusional rakyat.
Melalui kesempatan ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan saya yang katanya dimiliki oleh tim kuasa hukum Pak Ahok, saya juga bisa mendapatkan, karena saya khawatir percakapannya bisa ditambah atau dikurangi, yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa.
Kalau yang yang menyadap ilegal adalah tim pengacaranya Pak Ahok atau pihak lain, saya minta diusut, siapa yang menyadap itu. Ada lembaga Polri, BIN dan juga Bais TNI, itulah institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya, penyadapan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan UU. Tetapi kalau misalnya yang menyadap bukan Pak Ahok, tetapi lembaga lain itu, maka hukum harus ditegakkan.
Harus diketahui siapa yang menyadap, Supaya jelas, karena yang kita cari adalah kebenaran. Kalau saya yang dikawal paspampres saja bisa disadap, bagaimana dengan rakyat yang lain, politisi yang lain?
Saya ingin bicara fakta, tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara AHY dan Sylvi dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan, Agus dan Sylvi dijadwalkan bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah yang temanya adalah mohon doa restu agar perjalanannya dalam Pilkada DKI Jakarta berhasil. Sebelum bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah, Saya berpesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Sekarang ini saya adalah satu dari tiga orang yang disebut wise person.
Mereka Pengurus NU itu mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, nanti dikira dalam bayang-bayang ayahnya, dan itu tidak baik. Tidak ada kaitannya dengan kasusnya Pak Ahok, tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas mengeluarkan fatwa. Kalau dibangun opini, gara-gara percakapan saya dengan KH Maruf Amin, atau gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir atas tekanan dari SBY atau bukan? Tanyakan saja langsung.
Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang transkrip atau apapun, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah kejahatan ilegal. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di KH. Maruf Amin, atau di pihak Pak Ahok, tetapi bola ada di tangan Polri dan para penegak hukum lain. Dan Kalau penyadapan dilakukan oleh institusi negara, bola ada di tangan oleh Pak Jokowi.
Saay harap teman-teman para pendukung bisa bersabar dan menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Daripada main di media sosial, saling mengeluarkan hoax, ada media televisi, koran dan radio. Jangan sampai kita berkomunikasi, tetapi kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Supaya jangan sampai kita saling memfitnah dan saling menjatuhkan.

Pkl. 16.55 WIB konferensi pers selesai. Situasi kondusif. Dump.

Kepala Pejaten alias BG/Budi Gunawan barusan ngamuk2 hahahaha.

Kepala Pejaten alias BG/Budi Gunawan barusan ngamuk2 hahahaha.

BG marah luar biasa atas keTOLOLan Ahok buka punya bukti telepon MA dan SBY. KeTOLOLan Ahok dan kuasa hukumnya yang mengatakan memiliki bukti telepon MA dan SBY membuat BG ketar ketir.

Dari siapa Ahok dan kuasa hukumnya Pede memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY ke kyai Ma'ruf Amin kecuali dari Intelejen. Ahok dan kuasa hukumnya lupa, statementnya mengenai adanya telepon antara SBY dan MA memberi bukti keterlibatan intelejen di suksesi mereka.

Sumber kami mengatakan, BG ketar ketir karena menyeret nama SBY ke Medan pertempuran akan menyeret kekuatan intelejen lama, #salingbongkar.

Awalnya peta pertempuran cukup di wilayah kepolisian tanpa perlu kelihatan keterlibatan intelejen didalam mendukung suksesi Ahok. Dengan statemen adanya telepon SBY ke MA, berarti Ahok dan tim kuasa hukumnya melakukan penyadapan ilegal.

Melanggar privasi seseorang ditambah lagi, orang tersebut adalah mantan RI 1. Kecuali nanti mereka akan mencoba berkilah dan ngeles bahwa itu didapat dari sumber rahasia yg tdk bisa diungkap ke publik, Siapa?

Masyarakat pasti mengarahkan kepada BG ditambah memori "skandal sate" pada pilpres 2014. Itu blunder yang akhirnya harus kita sebar massive ke masyarakat bahwa ternyata BIN telah Memihak pada Pilgub DKI 2017.

Pejaten di manfaatkan oleh BG demi kepentingan politiknya, untuk penyelamatan dan suksesi Ahok. Pejaten terlibat didalam penyelamatan Ahok, dengan membantu memberikan data data intelejen termasuk telepon SBY ke Kyai Ma'ruf Amin.

Jadi pantas beberapa jam lalu, BG mengatakan TOLOL kepada Ahok dan tim kuasa hukumnya. Ketika BG sedang fokus menggunakan 'orang kesayangannya' Anton Charliyan untuk mengkriminalisasi HRS, tiba tiba Ahok dan tim kuasa hukumnya blunder, dengan menempatkan seolah pihak intelejen berada dipihak mereka, #TOLOL

Skandal sate milik BG untuk memenangkan Petruk Watuk, seperti diulangi lagi kepada Ahok, ingat ya penjahatnya masih sama!!! Bodoh atau memang tolol? Kok jadi penjahat ngga bisa lebih kreatif dikit, pake modus yg sama, atau memang rakyatnya saja yg suka mudah lupa?

Tapi yang pasti dengan keceplosan Ahok dan tim kuasa hukumnya tentang telepon SBY ke Kyai Ma'ruf Amin memberi bukti bahwa PEJATEN TIDAK NETRAL.

Kalau pejaten nya saja tidak netral, yakin urusan kecurangan bakal terungkap? Karena KITA adalah CURANG.

Inget ya...skenarionya pada putaran pertama Ahok akan memperoleh 38-39% suara. Kalo yang lolos ke putaran kedua AHY maka Silvy akan berurusan sama KPK, sedangkan jika yang lolos Anis maka Sandiaga Uno yang akan berurusan dengan KPK.

Yang lebih ngeri Ahok dan tim pengacaranya mau laporin Kyai Ma'ruf Amin. hehehe

Selamat datang para mantan...Apa kabar sobat...Inilah NKRI mu.
NKRI diam karam maju jadi abu semua demi apa dan demi siapa???

copas akun fb

Bantah Percakapan dengan Firza Husein, Rizieq Shihab Tengarai Teleponnya Dikloning

 Pihak kuasa hukum membantah video percakapan yang diduga berisi fitnah, antara Habib Rizieq dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana (SSC), Firza Husein.

Anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Kapitra Ampera menduga ada pihak tertentu yang ingin mencemarkan nama baik Habib Rizieq. Kapitra membantah, percakapan dalam aplikasi WhatsApp antara Habib Rizieq dengan Firza Husein dituliskan oleh kliennya. Termasuk, suara dalam video.

"Orang bisa dengar itu suara Habib Rizieq atau bukan. Itu kan, testimoni monolog diri. Ini kan enggak logis. Hikmahnya sangat kasar," ucap Kapitra saat dihubungi wartawan, Senin (30/1/2017).

Kapitra menjelaskan, sejak aksi damai 4 November 2016 lalu, Habib Rizieq tidak lagi memegang telepon genggam. Habib Riziew menengarai teleponnya sudah dikloning pihak-pihak tertentu, yang hendak memfitnahnya.

"Kedua, Habib Rizieq sejak 411 itu tak pernah lagi pegang telepon. Habib Rizieq itu menganggap teleponnya sudah dikloning pihak-pihak tertentu. Yang megang telepon hanya istrinya. Kalau mau telepon bisa diangkat ajudannya, tentunya telepon hanya teman-temannya dia," ujar Kapitra.

Dalam video itu juga terdapat percakapan diduga Firza Husein dengan seseorang bernama Ema. Video beredar secara viral sejak Minggu (29/1/2017).

Dalam video itu, sosok perempuan yang disebut bernama Firza sedang membicarakan seseorang yang disebut dengan nama Habib Rizieq.

Terdapat screenshot percakapan melalui layanan WhatsApp antara Firza dengan seseorang yang disebut sebagai Habib Rizieq dalam video berdurasi sekitar empat menit.

Tim advokasi GNPF sudah mendapatkan beberapa nama penyebar video. Pelakunya, ucap Kapitra, berinisial MR, LP alias A. Saat ini, tim advokasi GNPF tengah melangsungkan rapat.

Ditengarai mereka, ada satu komunitas secara terstruktur dan masif, yang berniat untuk memfitnah Habib Rizieq. Penyebar video, akan dilaporkan di Badan Reserse Kriminal Polri.

"(Berniat lapor) di Bareskrim. Secepatnya. Kami rapat tim advokasi. Mesti diusut," tutur Kapitra.

30 September 1965 : Kudeta Yang Gagal Partai Komunis Indonesia

PARTAI KOMUNIS INDONESIA Sejarah peristiwa G30S/PKI yang juga dikenal dengan nama aslinya, Gerakan 30 September atau singkatan lain berupa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dan Gestok (Gerakan Satu Oktober) merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika Indonesia sudah beberapa tahun merdeka. Sesuai namanya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam, hingga esok harinya dimana ada pembunuhan tujuh perwira tinggi militer dalam sebuah kudeta. Usaha yang akhirnya gagal kemudian dijatuhkan kepada anggota dari Partai Komunis Indonesia yang saat itu sedang dalam kondisi kuat karena mereka dinilai amat dekat dengan Presiden Indonesia pertama pada masa itu. Benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab penuh dalam kejadian ini tetap menjadi bahan perdebatan hingga sekarang.

Sejarah dan Kronologis Peristiwa G30S/PKI

Sebelum terjadinya peristiwa G30S/PKI, Partai Komunis Indonesia (PKI) tercatat sebagai Partai Komunis yang paling besar di dunia tanpa menghitung partai komunis yang ada di Uni Soviet maupun Tiongkok. Ketika dilakukan audit pada tahun 1965, tercatat bahwa anggota aktif dari partai ini melebihi angka 3,5 juta, belum termasuk 3 juta jiwa yang menjadi anggota pergerakan pemuda. Selain itu, PKI juga memiliki kontrol penuh akan pergerakan buruh, menambahkan 3,5 juta orang lagi dibawah pengaruhnya. Hal tersebut belum berhenti, karena masih ada 9 juta anggota dari pergerakan petani, serta beberapa gerakan lain seperti pergerakan wanita, organisasi penulis, dan pergerakan sarjana yang membuat total anggota PKI mencapai angka 20 juta anggota termasuk pendukung-pendukungnya.

Yang membuat masyarakat mencurigai bahwa PKI adalah dalang dibalik terjadinya gerakan 30 September dimulai dengan kejadian di bulan Juli 1959, dimana pada saat itu parlemen dibubarkan, dan Soekarno menetapkan bahwa konstitusi ada di bawah dekrit presiden, dengan PKI berdiri di belakang, memberikan dukungan penuh. PKI juga menyambut gembira sistem baru yang diperkenalkan oleh Soekarno, yaitu Demokrasi Terpimpin yang menurut PKI mampu menciptakan persekutuan konsepsi NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Pada masa demokrasi terpimpin ini sayangnya kolaborasi pemimpin PKI dengan kaum-kaum borju yang ada di Indonesia gagal menekan pergerakan independen dari buruh dan petani, menyebabkan banyak masalah yang tidak terselesaikan di bidang politik dan ekonomi.

Peristiwa G30S/PKI baru dimulai pada tanggal 1 Oktober pagi, dimana kelompok pasukan bergerak dari Lapangan Udara Halim Perdana kusuma menuju daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jendral yang semuanya merupakan anggota dari staf tentara. Tiga dari seluruh korban yang direncanakan, mereka bunuh di rumah mereka yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ketiga target lain yaitu Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup, sementara target utama mereka, Jendral Abdul Harris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di kedutaan besar Iraq. Meski begitu, Pierre Tendean yang menjadi ajudan pribadinya ditangkap, dan anak gadisnya yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak oleh regu sergap dan tewas pada 6 Oktober. Korban tewas bertambah ketika regu penculik menembak dan membunuh seorang polisi yang menjadi penjaga rumah tetangga Nasution, Karel Satsuit Tubun. Korban tewas terakhir adalah Albert Naiborhu, keponakan dari Pandjaitan, yang tewas saat menyerang rumah jendral tersebut. Mayat dan jenderal yang masih hidup kemudian dibawa ke Lubang Buaya, dan semua dibunuh serta mayatnya dibuang di sumur dekat markas tersebut.

Ketika matahari mulai terbit, sekitar 2.000 pasukan diturunkan untuk menduduki tempat yang sekarang dikenal sebagai Lapangan Merdeka, sebuah taman yang ada di Monas. Meski begitu, mereka tidak berhasil menundukkan bagian timur dari area ini, karena pada saat itu merupakan daerah markas KOSTRAD yang dipimpin oleh Soeharto. Pada jam 7 pagi, RRI menyiarkan pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, komandan Cakrabiwa, regimen penjaga Presiden, bahwa gerakan 30 September telah berhasil mengambil alih beberapa lokasi strategis di Jakarta dengan bantuan anggota militer lainnya. Mereka berkeras bahwa gerakan ini didukung oleh Central Intelligence of America (CIA) yang bertujuan untuk menurunkan Soekarno dari posisinya.

Yang menuliskan tinta kegagalan dalam sejarah peristiwa G30S/PKI kemungkinan besar adalah karena mereka melewatkan Soeharto yang mereka kira diam dan bukan tokoh politik pada masa itu. Soeharto diberitahu oleh tetangganya tentang hilangnya para jendral dan penembakan yang terjadi pada pukul 5:30 pagi, dan karena ini ia segera bergerak ke markas KOSTRAD dan berusaha menghubungi anggota angkatan laut dan polisi, namun tidak berhasil melakukan kontak dengan angkatan udara. Ia kemudian mengambil alih komando angkatan darat. Kudeta ini juga gagal karena perencanaan yang amat tidak matang dan menyebabkan para tentara yang ada di Lapangan Merdeka menjadi kehausan dibawah impresi bahwa mereka melindungi presiden di Istana. Soeharto juga berhasil membujuk kedua batalion pasukan kudeta untuk menyerah dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke area markas KOSTRAD dan kemudian pasukan Diponegoro yang kabur kembali ke Halim.

G30S/PKI baru berakhir ketika pada pukul 7 malam, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Ketika sudah berkumpul bersama Nasution, pada pukul 9 malam Soeharto mengumumkan bahwa ia sekarang mengambil alih tentara dan akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan menyelamatkan Soekarno. Ia kemudian melayangkan ultimatum lagi yang kali ini ditujukan kepada pasukan yang berada di Halim. Tidak berapa lama, Soekarno meninggalkan Halim dan tiba di istana presiden lainnya yang berada di Bogor. Untuk jasad ke-7 orang yang terbunuh dan dibuang di Lubang Buaya sendiri baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober, dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober.

Kebiasaan Jelek Ahok Akhirnya Nampak pada Debat Semalam, Apa itu?

Kebiasaan jelek Ahok akhirnya nampak pada Debat Pilgub II semalam. Ahok Djarot semakin menampakan karakter aslinya. Serampangan, tukang klaim, agresif, data hoax, hobi mendeskreditkan, norak dan jago bluffing.

Debat dibuka dengan gelar rapor kinerja Ahok Jarot. Merah semua. Laporan kinerja Ahok mendapat nilai CC. Audit BPK, dapet WDP. Di bawah Ahok, Jakarta berada di peringkat 16 dari 33 provinsi berdasarkan Laporan Ombudsman.

Salah satu kebiasan jelek kronis Ahok adalah mengklaim. Dia bilang PNS bersukur dan bahagia kerja di bawah pemerintahannya. Itukan kata Ahok. Buktinya Silvy malah melawan Ahok.

Di persoalan air, Ahok ngga jelas. Cuma lempar janji abstrak tentang subsidi. Tidak sebut angka.

Sebaliknya, Anies lebih konkrit. Dia akan sediakan subsidi sebesar 80%. Bila Ahok masih membebani rakyat dengan tarif pipanisasi, Anies bilang biayanya 0%. Jadi rakyat terbebas dari beban biaya pipanisasi.

Selain mengklaim, kebiasaan jelek Ahok Jarot adalah mengulang-ulang sesuatu yang menurut mereka bagus. Padahal, faktanya tidak demikian.

Ahok dan Jarot mengulang-ulang KJP sebagai solusi pendidikan. Faktanya, 50% anak usia SMA di Jakarta Utara tidak bersekolah. Bila KJP sukses, seperti klaim Ahok Jarot, maka mestinya posisi Jakarta Utara tidak berada di bawah Biak.

Ada banyak masalah di soal pendidikan. Dan solusinya tidak tunggal. KJP lagi, KJP lagi. Kenyamanan proses belajar, kualitas guru dan infrastruktur sekolahan, persoalan kesejahteraan guru-murid dan sebagainya mempengaruhi angka partisipasi anak usia sekolah. Jelas, Ahok Jarot cuma tau KJP dan KJP lagi. Seakan ini obat mujarobat yang sanggup sembuhkan semua penyakit. Nyatanya, tidak begitu.

Kebiasaan jelek Ahok yang lain adalah "suka menyerang dengan data palsu"

Ahok menyatakan bahwa Mendikbud berada di peringkat 22 dari 22 kementerian. Tujuan dari statemen ini adalah ngebully Anies.

Alhasil, Ahok malah jadi bahan tertawaan. Ternyata itu peringkat Depdikbud sebelum Anies jadi menteri.

Setelah Anies jadi menteri, ranking Kementerian Pendidikan naik jadi peringkat 9 dari 22 kementerian.

Oleh: Zeng Wei Jian.[tsc]

Video Ceramah Ust. Alfian Tanjung Ungkap 10 Tokoh PKI di Istana dan DPR

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki melaporkan Ustaz Alfian Tanjung ke Bareskrim Polri. Teten melaporkan Alfian karena ceramahnya menyinggung soal Partai Komunis Indonesia (PKI).


Salah satu video ceramah ustaz Alfian Tanjung yang sangat menohok, yakni ketika membeberkan daftar 10 tokoh PKI yang cukup terkenal. Sebagian besar dari tokoh-tokoh yang disebut Alfian Tanjung itu merupakan anggota DPR RI dan pejabat negara.


Ceramah itu disampaikan Alfian Tanjung di Solo dan diunggah ke Youtube pada 24 Desember 2016 oleh akun islam channel 01. Video tersebut berdurasi 52 menit 16 detik.


Hingga Minggu (29/1/2017) video tersebut sudah dilihat 940,876 kali. Dalam video tersebut, Alfian Tanjung mengawali ceramahnya dengan mengutip pernyataan kader PKI bernama Sudisman sebelum dihukum mati.


“Dia (Sudisman) mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman,” ujar Alfian Tanjung mengutip pernyataan Sudisman.


Menurutnya, pernyataan masa lalu Sudisman menjadi bebab bagi Alfian Tanjung sebagai generasi tengah karena dia sendiri tidak mengalami keganasan PKI tahun 1965. Alfian gelisah karena sampai saat ini sudah muncul AD/ART PKI.


“Kalau yang mengerti organisasi, maka tidak bisa dipungkiri lahirnya sebuah AD/ART adalah merupakan produk dari pembahasan berskala nasional. Artinya, PKI telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens, termasuk di Solo,” tambah Alfian Tanjung.

Alfian juga mengingatkan agar umat Islam waspada. Sebab, 87 persen sertifikat tanah di Jakarta sudah di tangan kaum nasrani dan kader-kader PKI. Di Tangerang Raya, kata dia, 84 persen sertifikat tanah sudah dikuasai. Di Majalengka sudah 68 persen dan di Ponorogo penguasaan tanah oleh musuh-musuh Islam sudah 75 persen.


Menurut Alfian Tanjung, target utama para kader PKI saat ini adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.


“Jika TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka yang dinyatakan bersalah adalah lawan PKI. Kan gini, PKI dinyatakan bersalah, lalu kelur TAP MPRS. Nah kalau TAP MPRS dicabut, berarti PKI tidak salah, yang salah adalah musuh PKI. Siapa musuh PKI? ulama dan (TNI) Angkatan Darat,” tambah Alfian Tanjung.


Gara-gara ceramah-ceramahnya soal PKI, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki melaporkan Alfian Tanjung ke Bareskrim Polri.

“Kami melaporkan seseorang yang bernama Alfian Tanjung yang memberikan beberapa pernyataan di beberapa tempat yang mengatakan klien kami, Bapak Teten Masduki, adalah PKI dan juga mengatakan kantor Kepala Staf Presiden (KSP) menjadi sarang PKI,” ujar pengacara Teten Masduki, Ifdhal Kasim, setelah melapor di Bareskrim, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).


Pernyataan Alfian soal paham komunis dan kegiatan PKI itu sudah mendelegitimasi institusi yang berada langsung di bawah presiden. Tudingan soal PKI itu merusak peran KSP, yang ikut mengelola strategi program pemerintahan.


“Kita melihat ada usaha-usaha yang serius secara pelan-pelan, ya, mengganggu kehidupan demokrasi yang didasarkan pada Pancasila ini. Karena kita melihat ada upaya sistematis ke arah sana, maka klien kami mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum ini,” tegasnya.


Sebelum melapor ke Bareskrim, Teten lebih dulu mensomasi Alfian Tanjung. Teten meminta Alfian Tanjung menarik ucapannya dan meminta maaf. Namun somasi itu tak diindahkan Alfian Tanjung.


Inilah video Ustaz Alfian Tanjung yang membeberkan nama-nama tokoh PKI di Istana dan DPR:[psi]

Prabowo Turun Gunung, Ini Orasinya

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turun gunung dalam kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, Prabowo menyebut Pilkada DKI adalah pertarungan besar untuk memenangkan kebenaran

"Pertarungan besar di depan kita. Pertarungannya nanti antara yang benar dan tidak benar. Antara yang membela keadilan dan yang membela yang nggak-nggak lah," kata dia disambut riuh tepuk tangan ribuan massa, Ahad (29/1).

Mantan danjen Kopassus ini mengatakan, Jakarta adalah barometer Indonesia. Ia mengajak seluruh rakyat Jakarta untuk memilih pasangan nomor urut tiga, Anies-Sandi. Pasangan ini dinilai cocok untuk memimpin Jakarta dan mengembalikan Ibu Kota yang berpihak kepada rakyat kecil.

Prabowo mengatakan, Gerindra dan PKS rela mencalonkan Anies sebagai calon gubernur yang notabene bukan kader dari kedua partai pengusung tersebut. Sandiaga yang mempersiapkan diri menjadi calon gubernur jauh-jauh hari juga legowo untuk menjadi cawagub.

Capres 2014 ini menambahkan, Anies-Sandi adalah kandidat yang akan mampu menjawab tantangan Jakarta ke depan. Ia mengajak seluruh masyarakat DKI untuk tak salah memilih pada 15 Februari nanti. Jakarta, kata dia, tak boleh jatuh pada pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Rebut Jakarta untuk selamatkan Indonesia," ujar Prabowo.

Dalam kampanye terbuka ini, ribuan massa memadati Stadion Soemantri Brodjonegoro. Selain Prabowo, hadir juga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Selain itu, para petinggi PKS juga turut mendampingi. Di antaranya, Presiden PKS Shohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera, hingga cagub DKI 2007 Adang Darojatun.

Menjelang Pemberontakan G30S-PKI 1965, Ulama Ditangkapi dengan Tuduhan Makar

Budayawan Taufiq Ismail menceritakan kondisi menjelang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965, saat itu berbagai fitnah dilancarkan kepada para Ulama hingga dijebloskan ke penjara oleh Rezim Soekarno.

“Pertama sekali, pemimpin-pemimpin Islam difitnah. Pemimpin-peminpin Islam diusahakan agar ditahan, dimasukkan ke dalam tahanan dengan macam-macam cara,” ujar Taufiq Ismail saat menjadi pembicara dalam Majelis Taqarrub Ilallah Pembaca Suara Islam (MTI PSI), di Masjid Baiturrahan, Jl. Dr. Saharjo No. 100 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,seperti dilansir panjimas.com, Ahad (22/1/2017).

Saat itu para ulama dan tokoh Islam terkemuka harus mendekam di balik terali besi tanpa diadili dan dibuktikan kesalahan mereka.

“Bapak Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Buya HAMKA, Isa Anshary dan seterusnya, mereka masuk ke dalam tahanan, sampai kudeta berlangsung mereka tidak pernah diadili,” papar Taufiq

Upaya kriminalisasi dengan mencari-cari kesalahan, mereka tega menjerat ulama agar masuk penjara. Menurut Taufiq Ismail, hal itu sama seperti kondisi saat ini.

“Ada penangkapan-penangkapan para pemimpin umat yang dibuat sedemikian rupa supaya umat itu merasa ‘aduh pimpinan kita masuk penjara’ macam-macam alasannya. Seperti juga sekarang, macam-macam alasan, kemudian dicari-cari, digali-gali,” ungkapnya.

Yang lebih kasar adalah dengan melakukan upaya teror dengan tuduhan makar dan sejenisnya pun dilakukan.

Taufiq Ismail menceritakan di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965, PII melakukan pelatihan. Pada waktu istirahat, Pemuda Rakyat dan PKI, masuk menyerbu masjid, lalu para pelajar PII itu dibawa ke luar masjid, Al-Qur’an yang ada di dalam masjid diinjak-injak, mereka menyeret pelajar PII dengan berteriak-teriak menghina Islam, menghina Rasulullah.

“Yang mereka tuduh PII ini melakukan tindakan subversif, melawan pemerintah, kemudian dibawa ke kepolisian supaya ditahan,” tuturnya.

Puncak gerakan adalah dengan adanya pembakaran sebuah masjid di Jawa Timur dan buku-buku yang dianggap anti pemerintah itu dilarang. [islamedia]

“Pesan Ukhuwah” Guru Sidogiri Menjadi Viral di Media Sosial

Diam-diam saya menyukai FPI memberantas kemunkaran. Kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang tak peduli dengan kemunkaran

Perpecahan di tubuh umat Islam seringkali diawali dengan sikap ashabiyah alias fanatik terhadap kelompoknya. Antar harakah Islam atau ormas Islam saling mengklaim kelompoknya yang paling benar, sementara kelompok lain banyak salahnya.

Padahal, setiap harakah Islam punya tujuan sama yakni tegaknya dakwah Islam. Dalam menengak dakwah Islam ini, tentunya setiap harakah Islam punya ciri khas yang berbeda dengan harakah Islam lainnya.

Di tengah fitnah perpecahan kalangan Ahlus Sunnah nasihat guru Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur Ahmad Dairobi tiba-tiba menyentak kalangan Muslim di Indonesia.

Seminggu ini, ‘nasehat ukhuwah’ Ahmad Dairobi ini menggelinding secara viral di media sosial, termasuk menjadi pembicaraan hangat di berbagai grup WhatsApp dan BBM broadcast message. Berikut nasihatnya:

“Diam-diam ternyata saya menyukai semangat FPI dalam memberantas kemunkaran. Saya tahu, kadangkala ada yang salah dalam aksi mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang takut dan tak peduli dengan kemunkaran yang merajalela.

Diam-diam ternyata saya menyukai semangat dan ketulusan Jamaah Tabligh dalam meramaikan salat berjemaah di masjid. Saya tahu, kadangkala ada yang salah dalam tindakan sebagian mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang tidak melakukan apa- apa saat tetanggaku banyak yang tidak salat.

Diam-diam ternyata saya menyukai semangat Hizbut Tahrir dalam membangun khilafah. Saya tahu, ada yang salah dalam sebagian konsep khilafah mereka. Namun, kesalahakanku yang tak mau berbuat apa-apa untuk penegakan syariat Islam, jauh lebih besar daripada kesalahan mereka.

Diam-diam ternyata saya menyukai cara berpolitik orang-orang PKS. Saya tahu, mereka banyak dihuni oleh tokoh-tokoh di luar Nahdlatul Ulama; dan yang namanya partai politik pasti cukup banyak kesalahan oknum mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku memilih partai yang cenderung sekuler dan anti penerapan syariat Islam.

Bahkan, diam-diam ternyata saya juga suka dengan keberanian Al-Qaidah dalam melawan kezaliman politik Amerika dan Israel. Aku tahu, mereka melakukan beberapa kesalahan, tapi kesalahanku yang tidak peduli dengan nasib umat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka.

Dan, dengan terang-terangan saya menyatakan sangat mengagumi Nahdlatul Ulama. Yakni, NU yang sesuai dengan pandangan Hadratussyekh Kiai Hasyim Asy’ari. Bukan NU yang menjadi kendaraan politik. Bukan NU yang dipenuhi kepentingan pragmatis. Bukan NU yang menjadi pembela Syiah dan Ahmadiyah. Bukan NU yang melindungi liberalisme. Dan, bukan NU yang menjadikan Rahmatan Lil Alamin sebagai justifikasi untuk ketidakpeduliannya terhadap perjuangan penegakan syariat,” demikian tulisnya.

Saat dihubungi hidayatullah.com, Ahmad Dairobi mengakui jika tulisan itu pertama kali ia tulis melalui akun Facebooknya pada 23 November 2014. Namun ia tak menyangka tulisan itu menjadi pembicaraan masyarakat.

“Niat saya, agar antar gerakan Islam saling menjaga ukhuwah. Jangan sampai ashobiyyah dan fanatik buta pada organisasi masing-masing menutup pintu kebaikan kelompok lain, “ ujarnya, Selasa (25/11/2014) siang.*

Patrialis: Saya tak Terima Uang Satu Rupiah Pun

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar membantah telah menerima uang dari pihak swasta Basuki Hariman terkait "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Tidak pernah saya terima uang satu rupiah pun dari orang yang namanya Basuki, apalagi Basuki bukan orang yang berperkara di MK, tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Dia bukan pihak yang berperkara," kata Patrialis seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Kamis (26/1/2017) malam.

Patrialis menyampaikan untuk Ketua MK, Wakil Ketua MK, para hakim MK, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dirinya merasa dizolimi atas penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut.

"Demi Allah, saya betul-betul dizolimi, ya nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah," ucap mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011 itu.

Ia pun menyatakan bahwa penetapan tersangka dirinya merupakan suatu ujan yang sangat berat.

"Saya minta kepada MK tak usah khawatir paling tidak nama baik MK agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Kepada MK, saya sayang sekali dengan MK, Insya Allah, Allah akan membela yang benar," ucap Patrialis.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitain mengungkapkan kronologis hasil penangkapan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar (PAK).

"Dugaan suap itu terkait dengan "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan," kata Basaria.

Menurut Basaria setelah adanya laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara kemudian tim KPK ditugaskan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Penangkapan itu kata dia, dilakukan oleh tim KPK kemudian 11 orang diamankan dalam penangkapan itu pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta.

"11 orang itu Patrialis Akbar (PAK) hakim MK, Basuki Hariman (BHR) pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya," ucap Basaria.

Lebih lanjut Basaria mengatakan pada Rabu (25/1) KPK mengamankan KM di Lapangan Golf Rawamangun Jakarta Timur kemudian tim bergerak ke kantor BHR di Sunter Jakarta Utara dan mengamankan BHR beserta sekretarisnya dan 6 karwayan lainnya.

"BHR ini punya sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging tetapi tidak disebutkan satu per satu di sini lalu sekitar pukul 21.30 WIB tim bergerak mengamankan PAK. Yang bersangkutan pada saat jam itu berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia Jakarta Pusat bersama dengan seorang wanita," tuturnya.

Diduga, kata Basaria BHR memberikan janji kepada PAK terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 dalam rangka pengurusan perkara dimaksud.

"BHR dan NGF melakukan pendekatan kepada PAK melalui KM hal ini dilakukan BHR dan NGR agar bisnis impor daging dapat lebih lancar. Setelah melakukan pembicaraan, PAK menyanggupi membantu agar permohonan uji materil Nomor 129/PUU-XII/2015 itu dapat dikabulkan MK," kata Basaria.

Basaria menjelaskan PAK diduga menerima hadiah 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dan dalam kegiatan ini tim KPK telah mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher pembelian mata uang asing, dan draft perkara nomor 129 tersebut.

"Setelah mengamankan 11 orang, KPK melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dengan penetapan empat orang tersangka," ucap Basaria.

Tersangka PAK dan KM diduga penerima disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kemudian BHR dan NGF diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasa itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

"Sementara untuk tujuh orang lainnya yang turut diamankan saat Operasi Tangkap Tangan saat ini masih berstatus sebagai saksi," kata Basaria. (Antara/icl)

Ust Alfian Tandjung yakin ada rapat PKI di Istana Negara tiap pukul 20.00

Ustaz Alfian Tanjung dalam salah satu ceramahnya menyebut ada rapat PKI di Istana Negara setiap pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak asal bicara.

"Saya ini umurnya sudah lebih dari 50an (tahun), saya aktifis dari tahun 1982. Maksudnya bukan soal gagah-gagahan umur, artinya nggak masuk akal kalau gue ngomong cuma buat cari koreng, kalau bahasa Betawinya," kata Alfian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (24/1/2017).

"Ini yang saya sampaikan karena saya tahu, karena saya menekuni (mempelajari) gerakan PKI sudah hampir 30 tahun ini," sambungnya.

Soal info terkait

rapat PKI itu, dia mengaku memiliki sejumlah sumber. "Saya gak mungkin ngomong kalau nggak tahu," imbuh Alfian.

Alfian menyebut dirinya menyampaikan ceramah itu dengan sejumlah data yang memang dia miliki. Rapat itu, katanya, kerap digelar di Istana menjelang tengah malam.

"Ya orang-orang pulang mereka pada datang. Rapatnya sih bukan jam 20.00 WIB, (rapatnya) jam 21.00 WIB, jam 22.00 WIB, jam 23.00 WIB. Itu mereka ngobrol-ngobrol, itu udah engga kebantah. kalau memang dari awal, dari awal lah saya ditegur," tutur Alfian.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mensomasi Ustaz Alfian Tanjung yang menuding ada rapat PKI di Istana. Teten juga mengimbau agar Ustaz Alfian Tanjung meminta maaf.

Teten mengaku sudah melayangkan somasi itu sejak 2 pekan lalu. Namun Ustaz Alfian Tanjung yang dikonfirmasi detikcom mengaku belum menerima somasi dari Teten tersebut. 
"Kalau dibilang 2 minggu ini saya belum ada terima apa-apa. Saya tahu baru tadi sore. Itu pun diberi link sebuah berita oleh anak saya," kata Ustaz Alfian saat dikonfirmasi. (kst/erd/Detik/SN)